K3 Konstruksi, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Menjadi Perhatian
Dalam praktek K3 konstruksi, kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja harus menjadi perhatian utama. Hal ini tentu karena pekerjaan di bidang konstruksi apapun bidangnya sangat beresiko. Konstruksi listrik, konstruksi bangunan dan berbagai bidang konstruksi lainnya sangat rentan dengan resiko kecelakaan kerja. Karenanya K3 konstruksi yang menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja penting menjadi perhatian utama.
Informasi selengkapnya mengenai tata aturan dalam K3 konstruksi dapat kita simak dalam ulasan di bawah ini. Cek informasi selengkapnya!
K3 Konstruksi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Konstruksi
Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 di setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi maka K3 konstruksi ini dibentuk. Wewenang dari pekerja konstruksi diberikan dari komite keselamatan konstruksi. Tentu sesuai dengan peraturan menteri PU Nomor 02/ PRT/ MI/ 2018 mengenai Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, meliputi :
Potensi bahaya tinggi dan atau mengalami kecelakaan konstruksi yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa orang lain. Setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum wajib menerapkan K3 dalam konstruksi ini. Untuk bidang PU, K3 dalam konstruksinya meliputi :
Kebijakan K3
Perencanaan K3
Pengendalian Operasional
Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3
Tinjauan Ulang Kinerja K3
Penerapan K3 konstruksi di bidang PU juga turut ditetapkan atas dasar potensi bahaya. Potensi bahaya yang ditetapkan itu sendiri meliputi :
Potensi bahaya tinggi. Jadi jika memang suatu pekerjaan sifatnya berbahaya dan atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit di kisaran 100 orang dan atau nilai kontrak berada diatas 100 juta rupiah, maka pelaksanaan konstruksi ini dinilai memiliki bahaya tinggi dan harus melibatkan K3.
Sementara bidang Perusahaan Konstruksi Bangunan yang memiliki potensi bahaya rendah adalah suatu pekerjaan yang tidak berbahaya atau memiliki potensi bahaya rendah dengan nilai kontrak di bawah angka 100 juta dan dengan pekerja di bawah 100 orang.
Itulah informasi lengkap untuk Anda mengenai K3 Konstruksi yaitu Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam konstruksi. Semoga menjadi informasi yang bermanfat.
Informasi selengkapnya mengenai tata aturan dalam K3 konstruksi dapat kita simak dalam ulasan di bawah ini. Cek informasi selengkapnya!
K3 Konstruksi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Konstruksi
Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 di setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi maka K3 konstruksi ini dibentuk. Wewenang dari pekerja konstruksi diberikan dari komite keselamatan konstruksi. Tentu sesuai dengan peraturan menteri PU Nomor 02/ PRT/ MI/ 2018 mengenai Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, meliputi :
Potensi bahaya tinggi dan atau mengalami kecelakaan konstruksi yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa orang lain. Setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum wajib menerapkan K3 dalam konstruksi ini. Untuk bidang PU, K3 dalam konstruksinya meliputi :
Kebijakan K3
Perencanaan K3
Pengendalian Operasional
Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3
Tinjauan Ulang Kinerja K3
Penerapan K3 konstruksi di bidang PU juga turut ditetapkan atas dasar potensi bahaya. Potensi bahaya yang ditetapkan itu sendiri meliputi :
Potensi bahaya tinggi. Jadi jika memang suatu pekerjaan sifatnya berbahaya dan atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit di kisaran 100 orang dan atau nilai kontrak berada diatas 100 juta rupiah, maka pelaksanaan konstruksi ini dinilai memiliki bahaya tinggi dan harus melibatkan K3.
Sementara bidang Perusahaan Konstruksi Bangunan yang memiliki potensi bahaya rendah adalah suatu pekerjaan yang tidak berbahaya atau memiliki potensi bahaya rendah dengan nilai kontrak di bawah angka 100 juta dan dengan pekerja di bawah 100 orang.
Itulah informasi lengkap untuk Anda mengenai K3 Konstruksi yaitu Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam konstruksi. Semoga menjadi informasi yang bermanfat.